Kadispar Hadiri Pembukaan Rakor Bappeda se-Indonesia

Banjarmasin. Kepala Dinas Pariwisata, Iwan Fitriady, S.H.,M.H menghadiri Kegiatan Pembukaan Rakor Bappeda se-Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia 2025 yang mengusung tema “Sinergitas Perencanaan Daerah Melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”. 

Melansir MC Kalsel Kegiatan dihadiri para pejabat pusat dan daerah, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Deputi PPN/Bappenas Medrilzam, serta Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah dan berlangsung di salah satu Hotel Banjarmasin, Rabu (3/11/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, membuka rakor secara resmi sekaligus memberikan arahan strategis mengenai pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan.

“Rakor ini sangat strategis dan memiliki arti yang krusial, bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi momentum penting untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan sinkronisasi target pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. Ia menegaskan kembali mandat Bappeda sebagai koordinator utama perencanaan pembangunan.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta rakor.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh rombongan. Kehadiran Bappeda dari seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan Asta Cita kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan komitmen Kalsel terhadap agenda nasional.

“Kalimantan Selatan terus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ucapnya.

Direktur PEIPD Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, dalam laporannya menegaskan peran berat Bappeda di tahun perencanaan 2025.

“Tahun 2025 adalah tahun di mana Bappeda memiliki tugas sangat berat untuk mengawal penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah secara simultan. Dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas administrasi, tetapi panduan hidup pembangunan,” tegasnya.

Ia juga memuji Kalsel sebagai provinsi pertama yang menetapkan Perda RPJMD 2025–2029.

“Kami mengapresiasi Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan RPJMD pertama di Indonesia, lebih cepat dari batas waktu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah, menegaskan pentingnya kolaborasi nasional dalam pembangunan.

“Pengukuhan pengurus Forum Bappeda Indonesia tidak sekadar seremonial, tetapi tonggak komitmen untuk membangun arah pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Ia menyoroti tantangan perencanaan yang kompleks.

“Ketimpangan wilayah, keterbatasan fiskal, perubahan iklim, fragmentasi dokumen, dan kualitas data yang tidak merata menuntut perencanaan yang lebih solid dan lintas sektor,” tegasnya.

Dikky juga menyampaikan komitmen daerah untuk mendukung program strategis nasional.

“Kami siap mendukung sepenuhnya program strategis nasional dan menyukseskan seluruh Asta Cita Presiden di setiap jengkal tanah air,” tegasnya.

Melalui sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama, para perencana pembangunan di seluruh Indonesia optimistis mampu mewujudkan Asta Cita serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.