Dispar hadiri  Desk Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) untuk Prioritas 2027.

Banjarmasin. Jajaran pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri  Desk Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) untuk Prioritas Tahun 2027 pada Rabu, 6 Mei 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan desk ini diselenggarakan selama 5 hari, dari Selasa (5/5) hingga Sabtu (9/5), bertempat di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin dan diisi dengan paparan secara bergantian dari masing-masing pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel untuk kemudian diberikan feedback dari TPAD Provinsi Kalsel serta Tenaga Ahli Gubernur.

Sebelumnya Ketua TAPD Provinsi Kalsel, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H M Syarifuddin menyampaikan bahwa desk rutin ini dilaksanakan dalam rangka menelaah dan memastikan kembali belanja prioritas perangkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini.

“Memang melihat kondisi saat ini, kondisi keuangan kita terdampak, bukan hanya di daerah tapi berdampak juga nasional. Kita utamakan kegiatan prioritas dulu, yang memang berdampak langsung pada pelayanan publik,” sampai Sekdaprov.

Sekdaprov Syarifuddin juga mengingatkan agar paparan dari setiap perangkat daerah dapat disertai dengan target dan juga dampak ataupun hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diajukan anggarannya.

“Pada saat paparan mungkin bisa dipaparkan target dan juga dampak ataupun hasil dari kegiatan, agar dapat menjadi pertimbangan TPAD nantinya, mana yang prioritas, mana yang bukan,” ingat Syarifuddin.

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh TAPD kepada Dinas Pariwisata antara lain adalah :

• Sektor Pariwisata, industri, dan pertanian sebagai sektor prioritas dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi 8,1% pada akhir RPJMD;
• Jika ada sub kegiatan yang dinilai super prioritas namun pagu masih 0 rupiah, maka usahakan untuk dipertahankan dengan opsi lain, misalnya menggunakan CSR serta dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait;
• Dinas Pariwisata sebagai salah satu penopang kegiatan Geopark Meratus maka sub kegiatan Geopark untuk tidak di 0 kan, tetapi juga jangan diambil dari fungsi pendidikan;
• target pendapatan jangan diubah namun rencananya retribusi bawah jembatan dan 0 Km Perda-nya akan disahkan pada tahun 2026 maka rancangan proyeksi penerimaan tahun 2027 coba diperhitungkan kembali;
• honorarium pengelolaan keuangan dianggarkan minimal 10 bulan dan gaji ASN dianggap sudah sesuai anggarannya.